ANALISA JURNAL (PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA
RAGAM APLIKASI SISTEM
INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA )
·
Beberapa kelemahan/kekurangan yang muncul
dalam perancangan Sistem Informasi Kependudukan Di Pemerintah Kabupaten/Kota yang
memanfaatkan database terdistribusi
1.
Problem Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Ragam Institusi
Salah satu problem yang sulit dipecahkan dan kerap dijumpai para praktisi
IT di Indonesia adalah ketika menghadapi
tantangan di mana sejumlah sistem
informasi yang berbeda harus diintegrasikan.
Peristiwa tersebut misalnya terjadi pada
saat aktivitas merger dan akuisisi,
penggabungan satu atau dua institusi
pemerintahan, kerjasama program berbasis lintas
sektoral, dan lainnya. Berdasarkan
pengalaman, kompleksitas permasalahan yang
dijumpai justru tidak bertumpu pada
aspek teknis, namun kerap lebih menonjol pada
aspek non‐teknis yang biasanya didominasi oleh isu "ego sektoral" pada masing‐masing
institusi yang terlibat. Tanpa adanya strategi yang jelas,
seringkali kegiatan integrasi sistem menemui
jalan buntu.
Permasalahan kunci terjadinya fenomena tersebut pada
dasarnya
terletak pada kesalahan pendekatan atau metodologi
proses terkait. Dalam menghadapi tantangan
ini, metodologi yang dipergunakan harus mampu menjawab
berbagai kendala
teknis dan non teknis
yang seyogyanya dijumpai pada setiap isu
integrasi, artinya metodologi yang dipakai harus dibangun dengan memperhatikan kedua aspek tersebut .
2.
Kebutuhan Sumber Daya yang tinggi
Dalam perancangan
sistem ini sangat membutuhkan sumber daya yang tinggi baik Sumber daya
manusianya juga sumber daya peralatan.Sumber daya ini tidak hanya ada digunakan
disatu tempat, tetapi diseluruh lini pemerintahan baik dari kelurahan,
kecamatan pemerintah kota,pemerintah kabupaten.Dan Sumber daya ini harus benar
benar handal karena sistem ini
sangat kompleks.
·
Beberapa kehandalan/kelebihan dari
perancangan Sistem Informasi Kependudukan Di Pemerintah Kabupaten/Kota yang
memanfaatkan database terdistribusi
1. Terciptannya sistem yang handal
Akan terciptanya sebuah sistem yang handal yang dapat menghandle data
kependudukan disegala lini pemerintahan baik pemerintah daerah pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.Sistem ini dapat
mengintegrasikan data dari masing masing pemerintahan.
2. Sharing Data
Data akan mudah untuk di share disegala lini pemerintahan baik pemerintah
daerah pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi.Sistem ini akan
mempermudah petugas yang akan melakukan pembaharuan data baik menambah maupun
menghapus data.Petugas juga mudah dalam mengakses data dengan cepat.
·
Beberapa
Permasalahan yang Potensial Terjadi
Beberapa
permasalahan mungkin akan terjadi dalam upaya pemanfaatan database kependudukan
terdistribusi pada ragam aplikasi sistem informasi di Pemkab/Pemkot.Pertama
adalah terkait dengan pendekatan pengembangan.Pengembangan e‐Gov yang justru diawali oleh instansi/lembaga di tingkat daerah telah menimbulkan
sejumlah variasi pada data dan platform karena pengembangan system disesuaikan
dengan kebutuhan masing‐masing. Pendekatan bottom up yang selama
ini terjadi menjadi tidak cocok diterapkan. Pendekatan top down dalam
pengembangan grand design aplikasi sistem informasi membantu
pengembangan e‐Gov
di tingkat Pemkab/Pemkot,
karena proses pengembangannya akan memiliki panduan yang jelas.Masalah yang
lain adalah saat ini banyak instansi/lembaga di Pemkab/Pemkot sudah memiliki database
dengan platform berbeda dan tersebar di setiap
instansi/lembaga
yang secara geografis saling berjauhan. Masalah ini dapat diatasi dengan
penggunaan teknologi web service, yaitu aplikasi internet yang mempunyai
sifat interoperable yaitu bisa diakses dan mengakses aplikasi lain
dengan platform ataupun bahasa yang berbeda sehingga database yang
berbeda tidak menjadi kendala.Koneksi internet antar instansi/lembaga di
berbagai tingkatan pemerintahan juga masih menjadi kendala di beberapa wilayah,
sehingga peningkatan infrstruktur dan penambahan bandwidth koneksi juga
perlu dilakukan. Sehingga diharapkan layanan terpadu dapat diakses dari setiap
instansi/lembaga yang telah terkoneksi. Untuk melaksanakan aktivitas
pengembangan tersebut diperlukan sebuah organisasi pengembang yang melibatkan
Pimpinan Pemkab/Pemkot sebagai pengarah, Bagian EDP sebagai manajer proyek,
dinas/unit terkait sebagai pimpinan proyek di dinas/unit, analis sistem, programmer,
operator, serta didukung oleh tim teknis yang terdiri para tenaga ahli
di bidang pengembangan e‐Gov, database, hardware, software,
jaringan,
keamanan sistem,
serta dokumentasi. Organisasi pengembang yang melibatkan semua unsur dalam
sistem akan meminimalkan resistensi yang selama ini terjadi. Terakhir,semua
upaya pengembangan sistem baru harus diimbangi dengan peningkatan kualitas
sumber daya manusia sehingga teknologi informasi yang telah dikembangkan sampai
tingkat bawah akan memberikan manfaat yang maksimal.
·
KESIMPULAN
Ketersediaan database
kependudukan berbasis NIK yang semakin baik saat ini akan memberikan
manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam ragam aplikasi sistem
informasi di Pemkab/Pemkot. Database kependudukan yang terdistribusi
menjadi potensi pengembangan e‐Gov
yang lebih baik, melalui
pengembangan ragam aplikasi sistem informasi primer dan sekunder/turunan yang
terintegrasi pada level data, middleware, dan aplikasi yang dikembangkan
dengan teknologi web service. Evaluasi atas kinerja sistem secara terus‐menerus
juga perlu dilakukan sebagai bagian proses dalam siklus hidup sistem informasi.
